SEMARANG – Penurunan suku bunga kredit usaha rakyat (KUR),  memberikan pengaruh cukup baik dalam penyaluran kredit di Jateng. Alhasil, Jateng masih menjadi provinsi tertinggi penyerapan kredit. Tercatat per Oktober 2018, realisasi penyerapan KUR di Jateng mencapai Rp17 triliun lebih, atau hampir 80 persen dari kuota yang disiapkan sebesar Rp22 triliun.

“Sektor perdaganga besar dan eceran, menjadi jumlah penyaluran terbesar KUR. Untuk mikro di bawah Rp25 juta, akadnya sekarang mencapai Rp11 triliun, tapi outstandingnya Rp9,2 triliun dengan debitur mikro 707.153. Rata-rata ambil kredit Rp16 juta. Sementara ritel antara Rp25 juta-Rp500 juta jumlahnya mencapai Rp5,6 triliun akad dan outstandingnya Rp4,5 triliun dengan debitur 39.614. Rata-rata ambil kredit di atas Rp100 juta,”papar Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Jateng Emma Rachmawati, di kantor dinas tersebut, jalan Sisingamangaraja Semarang, Jumat (16/11).

Sementara, untuk sisa waktu akhir 2018 ini pemerintah melakukan pembatasan untuk penyaluran KUR dan lebih diprioritaskan pada sektor pertanian dan kehutanan. Selain itu, potensi penyaluran kredit yang cukup besar di Jateng antara lain, kredit ultra mikro (UMI), dengan sasaran kepada ibu-ibu rumah tangga produktif. Untuk UMI, maksimal nilai pinjaman mencapai Ro 10 juta.

Disatu sisi, untuk meminimalisir resiko kredit macet, sejumlah perbankan sudah mengandeng lembaga penjamin seperti Jamkrindo, Jamkrida dan Askrindo sebagai penanggungjawab dari pinjaman masyarakat Jateng. Diketahui, sepanjang 2018 ini kabupaten/kota di Jateng yang paling besar penyerapan KUR-nya adalah Kabupaten Pati sebesar Rp1,07 triliun dan disusul Brebes sebesar Rp1,008 triliun. Sedangkan penyerapan KUR terendah ada di Kota Pekalongan dan Kota Tegal, sekira Rp200 miliar.

Sementara terkait pengawasan koperasi, tercatat ada sebanyak 2.700 koperasi yang ditutup selama semester kedua 2018. Dari sebanyak 28 ribu-an koperasi di Jateng pada 2017, tercatat pada data saat ini tinggal 25.906 unit. Dari jumlah tersebut, direncanakan akan ada lagi penonaktifan sebanyak tiga ribu koperasi hingga akhir 2018.

“Rata-rata permasalahannya karena koperasi ini tidak aktif, sudah tidak ditemukan lagi alamatnya, tidak melakukan RAT selama dua tahun berturut-turut hingga tersandung persoalan hukum. Hampir 40 persen dari koperasi yang ada di masing-masing kabupaten kota di Jateng, sudah tidak aktif,” terangnya.rix

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *