SEMARANG- Surat Keputusan (SK) kepada Ketua Pengadilan Negeri (PN) Semarang tentang pemberhentian Lasito sebagai hakim dari Mahkamah Agung (MA) telah turun. Atas turunnya SK itu, PN Semarang diperintahkan segera menonaktifkan Lasito sebagai hakim.

“Surat penonaktifanya sudah turun,” kata seorang petugas PN Semarang mengungkapkan kepada Wawasan, Rabu (12/12).

SK MA terbit tertanggal 7 Desember lalu bernomor 1459 mengenai penyampaian keputusan Ketua MA tentang pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipil atau hakim dari jabatannya negeri. Surat ditujukan kepada Ketua PN Semarang, Purwono, Edi Santosa.

Keputusan MA nomor 259/ KMA/ SK/ XII/ 2018 tanggal 6 Desember 2018 tentang pemberhentian sementara PNS atau hakim dari jabatan negeri Sdr Lasito SH MH NIP 19581120 198803 1 003 Pembina Utama Madya (IV) DI / Hakim Utama Muda PN Semarang.

“Mengingat saudara sebagai atasan langsung yang bersangkutan, maka kami minta saudara menyamapaikan keputusan tersebut kepada yang bersangkutan dan mengirimkan kepada kami Berita Acara Penyerahan Keputusan Pemberhentian Sementara PNS atau hakim,” sebut MA dalam suratnya yang ditandatangani Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Direktur Pembina Tenaga Teknis Peradilan Umum, Haswandi.

Penonaktifan Lasito dilakukan usai penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap dari Bupati Jepara Ahmad Marzuki.”Sesuai dengan aturan, kalau statusnya sudah tersangka akan dinonaktifkan sampai perkara hukumnya sudah berkekuatan hukum tetap,” kata Juru bicara PN Semarang Eko Budi Supriyanto.

Sementara, Ketua PN Semarang, Rabu (12/12) kemarin dipanggil untuk diperika KPK terkait kasus itu. Selain dia, KPK juga memanggil dan memeriksa anggota DPRD Jepara Agus Sutisna. Mereka diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap tersangka Ahmad Marzuqi dan Lasito. “Purwono Edi Santosa diperiksa sebagai saksi untuk tersangka LAS (Lasito),” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada awak media.

Purwono Edi Santosa dikabarkan sempat menolak surat permohonan izin penggeledahan di PN Semarang yang diajukan penyidik KPK. Ketua PN Semarang menolak menandatangani surat izin penggeledahan dan beralasan belum mendapat izin dari Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Tengah.

“Ketua PN sempat menolak izin penggeledahan di pengadilan oleh penyidik KPK. Ketua beralasan belum dapat izin dari PT (Jateng). PT Jateng sendiri disebutnya belum dapat izin dari MA. Tapi usai negosiasi panjang, akhirnya dia mau menandatangi,” ungkap seorang petugas PN Semarang.

Dalam kasus dugaan suap hakim, KPK menetapkan Bupati Jepara Ahmad Marzuqi dan hakim PN Semarang bernama Lasito sebagai tersangka. Ahmad Marzuqi diduga menyuap hakim terkait perkara praperadillan yang ditangani. Ahmad Marzuqi diduga memberikan uang sekitar Rp 700 juta kepada Lasito.rdi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *