MENYAPA – Presiden Joko Widodo, saat menyapa ribuan perwakilan THL TBPP se-Indonesia saat silaturahmi di GOR Jatidiri, Semarang, Minggu (3/2).  Foto Arixc Ardana

SEMARANG – Pengangkatan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL TBPP) harus sesuai dengan peraturan perundangan yang ada. Hal tersebut ditegaskan Presiden Joko Widodo, dihadapan ribuan perwakilan THL TBPP se-Indonesia saat silaturahmi di GOR Jatidiri, Semarang, Minggu (3/2). 

“Apabila memungkinkan, akan saya siapkan Perpres-nya, tapi jangan sampai saya disuruh nabrak regulasi undang-undang. Itu yang tidak memungkinkan. Kalau membuat Perpres itu urusanya hanya tanda tangan presiden, tapi kalau payung hukum undang-undangnya memungkinkan kenapa tidak,”paparnya.

Tercatat saat ini ada sebanyak 17 ribu THL TBPP, yang berharap bisa diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), melalui Peraturan Presiden (Perpres) dan Keputusan Presiden (Keppres). Lebih lanjut Jokowi menuturkan, Indonesia masih kekurangan kurang lebih 40 ribu penyuluh pertanian sehingga diharapkan dari 17 ribu THL TBPP, bisa mengisi kekurangan tersebut. 

Jokowi menjelaskan bahwa pengalaman yang dimiliki THL TBPP sangat penting, untuk mendampingi petani dalam rangka memprbaiki produktivitas pertanian. Orang nomor satu di Indonesia tersebut, berjanji akan memberikan kabar secepatnya, mengenai bisa tidaknya pengangkatan melalui perpres. Dirinya akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan Menteri Pertanian  (Menpan) serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB), paling tidak hari rabu atau kamis minggu depan.

“Saya akan undang Menpan peluangnya seperti apa, kalau memang peluangnya ada dan tidak menabrak undang-undang, nanti saya undang semua 17 ribu THL TBPP,” ungkapnya, yang disambut tepuk tangan para peserta.

Sementara, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menuturkan, pihaknya juga memberikan kontrak kerja pada 2019 pada THL TBPP Jateng. Menurutnya  Jateng masih memerlukan tenaga penyuluh pertanian mencapai 3.700 orang, untuk menggarap total lahan baku sawah pertanian yang mencapai 980 ribu hektar.

“Masih ada pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan, yaitu pembenahan sistem pertanian dengan pendataan menggunakan teknologi informasi sehingga lahan, tanaman dan panen bisa dipredikasi untuk menghasilkan nilai ekonomi,” tandasnya.

Ketua THL TBPP Nasional Gunadi menambahkan, pada 2017 sudah ada 6.058 THL TBPP yang diangkat menjadi PNS penyuluh pertanian, serta diberi kesempatan mengikuti tes ASN pada awal 2019. Pihaknya berharap agar sisa 17 ribu THL TBPP bisa diangkat PNS, sehingga dalam mendampingi petani mempunyai legalitas tidak dalam bayang-bayang ketakutan. “Tapi alangkah bahagianya bisa menyelesaikan saudara-saudara kami yang masih tersisa di tahun ini sesegera mungkin,” ucapnya. Rix

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *