MEMAPARKAN – Koordinator Fitra Jateng, Maya Dina,bersama tim saat diskusi bersama media di Semarang, Jumat (8/2). Foto Arixc Ardana

SEMARANG – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Jawa Tengah (Jateng) menyampaikan sejumlah catatat, terkait draft Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Jateng 2018-2023. Khususnya terkait tidak menyertakan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagai dasar acuan penyusunan draft RPJMD, hingga langkah strategi dalam penanggulangan kemiskinan di Jateng.

“Draft RPJMD Provinsi Jateng2018 – 2023 tidak menyertakan Perpres 59/2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagai dasar/acuan penyusunan Draft RPJMD ini. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ini memuat  17 tujuan dengan 169 capaian, yang terukur dan telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda pembangunan dunia untuk kemaslahatan manusia dan bumi. Padahal tiga dari 17 tujuan tersebut, diantaranya menghapus kemiskinan, pekerjaan layak dan pertumbuhan Ekonomi, serta mengurangi ketimpangan,” papar koordinator Fitra Jateng, Maya Dina, saat diskusi bersama media di Semarang, Jumat (8/2).

Sementara, terkait kebijakan penanggulangan kemiskinan, harus selalu mengedepankan pembangunan yang pro poor, pro job, dan pro growth. “Didalam Draft RPJMD ini, Pemprov Jateng mempunyai program penanggulangan kemiskinan yang sejalan dengan aspek tersebut. Bahkan, beberapa program prioritas cukup menarik, sebut saja program pendidikan tanpa sekat, rumah sakit tanpa dinding, serta pengurangan pengangguran,”lanjutnya.

Namun meski demikian pihaknya, masih melihat ada beberapa catatan yang perlu dilakukan. “Misalnya, disebutkan pengurangan kemiskinan sebesar 0,8 persen apakah cukup realistis? Butuh effort dari pemerintah yang cukup besar untuk mencapai angka tersebut. Meski Pemprov Jateng mampu melakukan hal tersebut pada 2016-2017,”  lanjutnya.

Menurut dia, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) di kabupaten/kota di Jateng belum seluruhnya berjalan optimal. Sebab, pekerjaan TKPKD masih dianggap sebagai sambilan sehingga terkesan tidak fokus. ”Ini berdampak pada belum maksimalnya percepatan penanggulangan kemiskinan di Jateng,” tandas Maya.

Ia berpendapat, semestinya program penanggulangan kemiskinan di setiap level administratif harus menggunakan data hasil Basis Data Terpadu (BDT). Oleh sebab itu, yang perlu didorong adalah proses verifikasi dan validasi data hasil BDT yang partisipatif. ”Pemprov juga perlu mendorong adanya layanan aduan terkait data kemiskinan. Harapannya, layanan aduan ini dapat terintegrasi  dengan layanan aduan yang sudah ada,” ungkap Maya.

Dijelaskan, problematika penanggulangan kemiskinan adalah problematika tentang data. Draft RPJMD  Jateng juga sudah menyinggung soal basis data, basis spasial, dan basis komunitas. ”Meski sudah disinggung, namun bentuk pengelolaan basis data dan basis spasial penanggulangan kemiskinan tidak dipaparkan bentuknya seperti apa. Demikian pula dalam gambaran draft RPJMD, paparan perihal data ini tidak begitu nampak,” jelasnya.

Oleh sebab itu, Pemprov Jawa Tengah harus mendorong adanya protokol data bersama tentang data pilah kemiskinan, serta mengkoordinasikan protokol data bersama sampai tingkat kab/kota. Protokol data bersama ini penting untuk memastikan validitas penerima manfaat, sehingga besaran anggaran penanggulangan kemiskinan berdampak positif terhadap penurunan angka kemiskinan. Rix

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *