MEMAPARKAN – Direktur Manajemen Strategis, EPK, dan Kemitraan Pemerintah Daerah Kantor OJK Regional III Jateng-DIY, Dedy Patria (kiri) saat memaparkan materi, dalam pelatihan dan gathering wartawan di Bandung, kemarin. Foto Arixc Ardana

BANDUNG – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong para pelaku usaha gadai swasta, untuk mengurus izin resmi. Hal tersebut sesuai ketentuan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian. Hal tersebut ditegaskan Direktur Manajemen Strategis, EPK, dan Kemitraan Pemerintah Daerah Kantor OJK Regional III Jateng-DIY, Dedy Patria.

“Hingga saat ini tercatat baru ada 10 usaha gadai yang telah berizin di  Jateng dan lima usaha gadai di DIY. Jumlahnya masih relatif sedikit, untuk itu kita terus dorong agar jumlahnya bisa bertambah,” paparnya, dalam pelatihan dan gathering wartawan OJK Kantor Regional 3  Jateng-DIY di Bandung, kemarin

Beberapa usaha gadai yang sudah berizin tersebut, diantaranya Koperasi Simpan Pinjam Mandiri Sejahtera Abadi, Koperasi Serba Usaha Dana Usaha, CV Soverino Ekasakti, UD Ijab, CV Prima Perkasa, Alfa Persada Gadai, PT Sinar Gadai Pratama yang semuanya berasal dari Semarang.

Sementara, Jasa Gadai Syariah (Pekalongan), PT Gadai Bagong Sejahtera (Banyumas), dan Toko Emas Kresno (Tegal). Untuk di Yogyakarta, terdapat usaha gadai PT Awi Gadai Jogja, PT Pergadaian Dana Sentosa, MazPram Gadai, Gadai Murah Jogja dan CVPioneer Kita.

“Di satu sisi, kita juga masih banyak melihat adanya gadai swasta yang tidak berizin. Umumnya mereka ini tidak terang-terangan menawarkan jasanya. Sering kita lihat pengumuman yang ditempel di pohon, dinding, atau tiang listrik. Tulisannya terima gadai STNK atau BPKB, di sekitar lingkungan kampus juga ada yang terima gadai laptop,”terangnya.

Pegadaian tidak berizin semacam ini, menurutnya harus diwaspadai. “Karena tidak berizin, tentu perlu kita waspadai. Jangan sampai keberadaannya malah merugikan masyarakat. Kita himbau agar mereka ini bisa segera mengurus perizinannya,” tandasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Direktur Pengaturan, Penelitian, dan Pengembangan Financial Technology OJK, Munawar mengatakan, perkembangan fintech lending di Indonesia belakangan ini sangat pesat. Untuk itu, pihaknya akan memperketat izin layanan pinjam-meminjam uang berbasis online atau fintech lending.

‘’Berdasarkan data per tanggal 3 Februari 2019, tercatat dari 99 perusahaan fintech lending yang terdaftar di OJK, baru satu yang ditetapkan telah berizin,’’ katanya di sela Pelatihan Wartawan OJK Kantor Regional 3 Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta di Bandung.

Diketahui, sebanyak 98 perusahaan fintech lending lainnya memang sudah terdaftar di OJK. Namun, masih dalam proses mengurus izin karena ada persyaratan bahwa dalam tempo satu tahun setelah terdaftar, harus mengajukan izin.

“Dalam pengurusan izin, kami memberlakukan persyaratan-persyaratan tambahan, bukan hanya sekadar modalnya harus Rp2,5 miliar tetapi ada persyaratan mereka harus punya sertifikasi ISO 27001. Selain itu, mereka juga bisa memastikan ‘digital signature‘, harus ada tanda tangan digital dan itu harus disertifikasi oleh lembaga yang diakui Kementerian Kominfo, dan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sehingga masih antre perizinan,” jelasnya.

Pihaknya juga meminta masyarakat, untuk lebih mengenali penyelenggara kegiatan fintech lending berizin agar tidak terjebak oleh perusahan ilegal. Termasuk dari sisi bunga dan denda, sering kali penyelenggara fintech lending ilegal mengenakan biaya dan denda yang sangat besar serta tidak transparan.

“Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) mengatur bunga maksimal 0,8 persen per hari dan total seluruh biaya termasuk denda adalah 100 persen dari nilai pokok pinjaman. Jika lebih dari ini, perlu diwaspadai. Penyelenggara fintech lending yang terdaftar atau berizin di OJK wajib menjadi anggota AFPI,” tandas Munawar. Rix

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *