SEMARANG – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng merekomendasi pemberian sanksi, terhadap 16 kepala desa/perangkat desa karena tidak netral dalam Pemilu 2019.

Melalui Bawaslu kabupaten kota, sudah disampaikan surat rekomendasi itu kepada bupati/wali kota maupun camat selaku pejabat pembina kepala dan perangkat desa di daerah masing-masing.

“Atas dasar rekomendasi Bawaslu itu, rata-rata sudah ditindak lanjuti, dengan pemberian sanksi oleh pejabat pembina kepada kepala dan perangkat desa yang melanggar. Rata-rata sanksi berupa peringatan tertulis dan pembinaan, ini tersebar di sembilan kabupaten/kota di Jawa Tengah. Kasus tersebut terjadi sejak masa kampanye 23 September 2018 hingga akhir Februari 2019 lalu,”papar Koordinator Divisi Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Jateng Rofiuddin, Minggu (3/3).

Dipaparkan, modus kasus keterlibatan kepala desa/perangkat desa dalam Pemilu 2019 juga berbagai macam. Dirinya mencontohkan, di Boyolali, seorang perangkat desa mengunggah foto bersama dengan salah satu calon presiden di media sosial (medsos) miliknya, serta membagikan foto tersebut di grup medsos

Selanjutnya, di Kabupaten Klaten, ada seorang kepala desa yang memposting dukungan untuk salah satu calon legislator. Setelah ditelusuri, caleg tersebut merupakan istri sang kepala desa. “Di Kabupaten Magelang, seorang kepala desa berfoto bersama dengan salah satu calon wakil presiden sambil menunjukan simbol tangan sebagai tanda dukungan. Di kabupaten yang sama, ada seorang perangkat desa yang ikut aktif dalam acara kampanye,”tandasnya.

Kegiatan serupa yang dilakukan kepala desa juga terjadi di Kabupaten Pekalongan. Adapun di Sukoharjo ada seorang perangkat desa yang sudah diberi sanksi peringatan tertulis dan pembinaan karena terlibat dalam acara sosialisasi seorang caleg. Ketidaknetralan kepala desa/perangkat desa, juga terjadi di Banjarnegara dan Purbalingga.

“Bwaslu Jateng menyatakan kepala desa dan perangkat desa yang terlibat dalam politik praktis pemilu 2019, bisa dijerat dengan pasal pidana pemilu. Mereka yang kita rekomendasikan untuk mendapat sanksi,s sebenarnya sudah diproses untuk diusut pidana pemilu. Sentra penegakan hukum terpadu di masing-masing kabupaten/kota sudah melakukan proses penanganan,”lanjut Rofi.

Namun, proses itu dihentikan karena bukti kurang atau karena unsur pasal pidana tidak terpenuhi. Karena itulah, Bawaslu di kabupaten/kota merekomendasi sanksi pelanggaran perundang-undangan lainnya dan meneruskan ke pihak yang berwenang.

“Dari berbagai kasus ketidaknetralan kepala desa di Jateng, ada dua kepala desa yang sudah diproses hukum pidana, yakni di Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang,”pungkasnya. rix

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *