SEMARANG – Penyakit akibat kerja (PAK), menjadi salah satu permasalahan kesehatan  pada pekerja, yang kurang mendapat perhatian secara serius baik dari pemerintah, perusahaan, dokter dan pekerja itu sendiri.

“Berdasarkan data dari Trend Global ILO 2017, lebih dari 4,5 juta kasus penyakit akibat kerja  terjadi di seluruh dunia. Hal tersebut, menyebabkan potensi pembiayaan yang sangat signifikan lebih dari 2,9 milliar dollar Amerika atau 3,94 persen dari PDB Global,”papar Dosen Fakultas Kedokteran Unimus dr Muhammad Riza Setiawan, di kampus terpadu, Kedungmundu, Semarang, Senin (4/3).

Sementara, berdasarkan catatan dari BPJS Kesehatan pada 2016, setiap tahun terjadi lebih dari 98 ribu kasus kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja  di Indonesia, dengan tren yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal tersebut, mengakibatkan  beban bagi BPJS Kesehatan yang cukup serius.

dr. Muhammad Riza Setiawan

Melihat fenomena seperti ini, pada 25 Januari lalu, Presiden telah menetapkan peraturan presiden (perpres) nomer 7 tahun 2019 tentang PAK.

Berdasarkan peraturan ini, didefinisikan sebagai penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan/atau lingkungan kerja yang dikelompokkan, meliputi penyakit yang diakibatkan pajanan faktor yang timbul dari aktivitas pekerjaan, penyakit berdasarkan system target organ, kanker akibat kerja dan penyakit spesifik lainnya.

“Sebanyak 88 jenis penyakit telah ditetapkan dalam Perpres ini sebagai PAK dan berhak mendapatkan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), berdasarkan ketentuan pasal 48 ayat (3) Peraturan Pemerintah (PP) nomer 44 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi para pekerja,” tandas Sekretaris Perhimpunan Dokter Kesehatan Kerja Indonesia Jawa Tengah ini.

Lebih jauh dipaparkan, manfaat yang bisa didapatkan oleh para pekerja, diantaranya pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis, Santunan berupa uang dan beasiswa pendidikan anak bagi pekerja, yang meninggal atau cacat total tetap.

Penetapan PAK, masuk ke dalam pembiayaan BPJS Ketenagakerjaan ini diharapkan mampu memindahkan beban pembiayaan kesehatan pekerja, yang selama ini dibebankan kepada BPJS Kesehatan.

“Utamanya terkait dengan masalah PAK, yang selama ini terdiagnosis sebagai penyakit klinis oleh dokter. Oleh karena itu, sebagai salah satu satu praktisi dan akademisi di Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, saya mendorong seluruh tenaga medis yang berkompeten di bidang kesehatan kerja, untuk tidak ragu lagi dalam membuat diagnosis PAK. Hal ini secara otomatis, akan mendapatkan manfaat melalui BPJS Ketenagakerjaan,” pungkasnya. rix

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *