SEMARANG – Sertifikasi guru menjadi pengakuan kualitas guru profesional. Harapannya, dapat meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan, meningkatkan martabat dan profesionalitas guru. Termasuk melindungi profesi guru, dari praktik-praktik yang tidak kompeten, yang dapat merusak citra profesi guru.

Hal tersebut disampaikan Rektor UPGRIS Dr Muhdi SH MHum, disela pembukaan orientasi akademik dan penandatanganan bantuan pemerintah Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Tahap I 2019 di kampus I, Sidodadi, Semarang, Rabu (6/3).

Tidak hanya itu, dengan adanya sertifikasi guru, akan melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan tidak profesional. Selain itu, juga untuk meningkatkan kesejahteraan guru, sebab mereka juga berhak mendapat tunjangan profesi

“Terutama, sertifikasi ini diperlukan untuk meningkatkan kompetensi SDM guru. Terlebih untuk mendidik generasi saat ini, yang dikenal sebagai generasi Z. Supaya mampu bersaing dan sejahtera pada abad 21 ini, kita perlu belajar lebih banyak dan belajar dengan cara yang berbeda, baik teknik, metode, saran hingga pemanfaatan teknologi informasi,” tandasnya.

Ditandaskan, tugas guru adalah menghidupkan pengetahuan. Sekolah perlu terus membuka diri pada perubahan. “Guru harus terus beradaptasi dengan kebaruan,  sehingga pembelajaran menjadi proses yang menyenangkan. Kreatifitas akan  tumbuh dan berkembang. Siswa niscaya haus akan pengetahuan,” ungkapnya.

Muhdi menuturkan UPGRIS, pada 2019 mendapat kepercayaan untuk melaksanakan PPG sebanyak 5 tahap. Baik PPG SM3T, PPG Bersubsidi, PPG Dalam Jabatan hingga PPG Guru Derah Khusus (Gurdasus). “Tahap pertama ini, PPG dalam Jabtan diikuti sebanyak 293 orang dari berbagai wilayah, semisal Semarang, Pati, Kendal, Batang, dan daerah pantura. Sebenarnya kuota awal lebih dari ini, namun ada yang mengundurkan diri dan gagal lolos tes di tahap materi pedagogik dan profesional secara daring,” imbuhnya.

Nantinya para guru ini, akan mengikuti kegiatan lokakarya selama kurang lebih satu bulan, untuk selanjutnya mengikuti tahapan PPG di wilayah masing-masing. Setelah itu mereka akan melakukan ujian kompetensi guru (UKG) secara nasional. Jika lulus, mereka akan mendapatkan sertifikasi guru.

Dalam kesempatan tersebut, pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris Umum PGRI Jateng ini juga memberikan dukungan penghentian memoratorium guru. Hal tersebut, sejalan dengan apa yang disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI Muhadjir Effendy, yang menekankan arti penting rekrutmen guru.

“Indonesia saat ini kekurangan sekitar 700 ribu guru. Setiap tahun ada 50 ribu guru pensiun. Di Jateng, rata-rata 2 ribu guru pensiun. Dan kekurangan akan meningkat di 2023 mendatang, jika tidak diatasi jumlah kekurangan itu mencapai 1 juta guru,” terangnya.

Menurutnya, kekurangan guru ini tak bisa digantikan oleh guru honorer karena tak bisa diangkat. Untuk itu, jalan satu-satunya adalah rekrutmen guru.”Kekurangan guru tak bisa dibiarkan. Karena guru juga tak bisa diganti oleh komputer atau mesin,” ujarnya.

Pemerintah telah melakukan beberapa upaya agar jumlah kekurangan guru di Indonesia bisa diatasi. Sebagai contoh upaya itu adalah melalui PPG. “Tahun ini direncanakan ada 40 ribu guru, mudah-mudahan jumlahnya bisa meningkat lagi di masa mendatang,”pungkasnya.rix

MEMBUKA – Rektor UPGRIS Dr Muhdi SH MHum, disela pembukaan orientasi akademik dan penandatanganan bantuan pemerintah PPG Dalam Jabatan Tahap I 2019 di kampus I, Sidodadi, Semarang, Rabu (6/3). Foto Arixc Ardana

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *