BATANG,HarianWAWASAN-Dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) serta mendukung visi ekonomi biru menuju Indonesia Emas 2025, Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri mengadakan diskusi bersama Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Batang, Jawa Tengah, Jumat(22/11/24).
Kegiatan ini menjadi bentuk implementasi mendukung Astacita Presiden dan Wakil Presiden poin kedua, yakni memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara serta mendorong kemandirian bangsa melalui berbagai sektor strategis, termasuk ekonomi biru.
Diskusi yang berlangsung di Kantor DPC HNSI Batang ini dipimpin oleh Kasi Opsnal Subdit Intelair Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri, AKBP Suratno, dan dihadiri oleh Ketua DPC HNSI Batang Teguh Tarmujo serta jajaran pengurus lainnya. Fokus utama pembahasan adalah keluhan nelayan terkait aturan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) berbasis zonasi, yang dinilai menyulitkan aktivitas penangkapan ikan dan menyebabkan kerugian operasional.
“Biaya operasional kapal yang tinggi tidak sebanding dengan hasil tangkapan, ditambah harga pasaran ikan yang fluktuatif. Hal ini membuat banyak kapal menumpuk di pelabuhan dan enggan berangkat,” ujar Teguh. Ia juga menyoroti berkurangnya minat generasi muda untuk menjadi nelayan, yang berdampak pada sulitnya mencari Anak Buah Kapal (ABK).
Teguh meminta agar aturan seperti PP Nomor 85 Tahun 2021, yang mengatur tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) perikanan, dapat dikaji ulang untuk mendukung kesejahteraan nelayan.
Menanggapi hal ini, AKBP Suratno menegaskan bahwa Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri berkomitmen menjaga Kamtibmas agar tetap kondusif. Langkah yang dilakukan meliputi:
1. Sosialisasi dan Edukasi: Memberikan pemahaman kepada nelayan terkait peraturan perikanan.
2. Patroli dan Penegakan Hukum: Menindak tegas pelanggaran aturan perikanan di wilayah perairan.
3. Dialog dan Sambang: Mendengar langsung keluhan masyarakat pesisir untuk mencari solusi bersama.
Teguh Tarmujo menyambut baik upaya Ditpolair dan menyatakan kesiapan HNSI Batang untuk bekerja sama dalam menciptakan keamanan yang kondusif. Ia juga mengapresiasi Polair yang selama ini mendukung kelancaran aktivitas nelayan.
Diskusi ini diharapkan menghasilkan langkah konkret, seperti pemberdayaan nelayan melalui pelatihan, pemberian bantuan modal, serta pembukaan jalur komunikasi efektif antara nelayan dan Ditpolair untuk merespons cepat setiap permasalahan. Hal ini dianggap penting untuk mengantisipasi gangguan Kamtibmas di wilayah pesisir dan mendukung keberlanjutan ekologi dan ekonomi kelautan Indonesia.(Angga)
